Jadi Penggerak Ekonomi, BI Perluas Akses UMKM

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan, pameran “Karya Kreatif Indonesia-Pameran Kerajinan UMKM Binaan Bank Indonesia” tidak saja untuk mengangkat karya kreatif dan UMKM binaan BI kepada masyarakat luas, tetapi juga mendorong perluasan akses mereka ke pasar nasional dan bahkan global. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, tema pameran kali ini yaitu “Sinergitas Pengembangan Karya Kreatif Indonesia Menembus Pasar Global”.

“Pada waktu menghadiri Pameran Karya Kreatif Indonesia tahun 2017 yang lalu, Ibu Negara memberikan arahan kepada kami untuk terus mendorong munculnya pelaku usaha muda kreatif yang dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah, memperluas akses pasar termasuk ekspor, menciptakan pengusaha wanita yang tangguh, serta mengangkat citra budaya daerah,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Menindaklanjuti arahan Ibu Negara tersebut, Bank Indonesia melalui program UMKM unggulan telah mendorong terciptanya usaha kreatif yang mengangkat budaya daerah dan melebarkan sayapnya dari pasar lokal dan nasional ke pasar global.

“Untuk mendorong terciptanya usaha kreatif yang mengangkat budaya daerah, Bank Indonesia juga menjalin sinergi dengan berbagai pihak. Salah satu contoh kerja sama antara lain dengan Badan Ekonomi Kreatif dalam program Inovatif dan Kreatif Melalui Kolaborasi Nusantara (IKKON),” katanya.

Kerja sama tersebut dilaksanakan bersama KOPPIKON (Koperasi Karya IKKON Bersama) di Banyuwangi yang mampu mengidentifikasi keunikan daerah, sehingga tercipta suatu desain yang diaplikasikan oleh pengrajin UMKM Bank Indonesia dan hasilnya dapat kita saksikan di pameran kali ini.

Untuk mendorong UMKM masuk ke pasar global, BI menempuh tiga pendekatan, yaitu  UMKM langsung memasarkan produknya kepada pembeli luar negeri, menghubungkan UMKM dengan pelaku usaha lebih besar (eksportir) dan menghubungkan UMKM dengan desainer yang telah memiliki pasar internasional.

“Sebagaimana yang akan kita saksikan pada video testimoni UMKM yang sebentar lagi akan diputar, produk UMKM kreatif menyimpan potensi untuk menembus pasar global. Negara tujuan pemasaran produk-produk tersebut pun bervariasi, tidak hanya di Asia, tetapi juga Ke Eropa, Timur Tengah, serta Amerika,” pungkasnya.

Menkop dan UKM Ingin Tomira Jadi Model Pengembangan KUKM di Indonesia

INDOPOS.CO.ID – Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga mengapresiasi eksistensi Toko Milik Rakyat (Tomira) yang dikembangkan di Kabupaten Kulon Progo dan dikelola koperasi, sebagai wujud kemandirian ekonomi suatu daerah. “Program Tomira ini bisa dijadikan sebagai model pengembangan produk KUKM di seluruh Indonesia”, tandas Puspayoga pada puncak acara peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-71 Tingkat Provinsi DI Yogyakarta, di Kulon Progo

erasi, Puspayoga mengakui, memang tidak mudah melawan pelaku ekonomi kuat dan bermodal besar di daerah. “Namun, Bupati Kulon Progo mampu membuktikan bahwa kita bisa dengan munculnya Tomira. Saya yakin dan percaya, Tomira akan terus berkembang seiring dengan akan hadirnya bandara internasional baru Yogyakarta di Kulon Progo. Itu peluang besar bagi produk KUKM dan juga Tomira”, kata Puspayoga.

Meski begitu, Puspayoga menegaskan bahwa bangsa ini tidak boleh anti asing. “Dengan semangat kemandirian ekonomi berbasis koperasi, bukan berarti kita menjadi tertutup dengan produk negara lain. Ekspor bisa meningkat, begitu juga dengan impor untuk bahan baku penguat produk ekspor. Kita tidak boleh anti asing, melainkan harus saling menguntungkan dan melengkapi”, imbuh Puspayoga.

Untuk itu, Puspayoga mengajak seluruh pegiat koperasi untuk memasuki dunia teknologi digital sesuai tuntutan zaman. “Sekarang zamannya teknologi. Suka atau tidak suka, koperasi harus mau memasukinya bila tidak ingin ketinggalan. Makanya, saya dukung penuh kehadiran website BelaBeliKu.com untuk memasarkan seluruh produk KUKM asal Kulon Progo menuju pasar global”, tukas Puspayoga lagi.

Menurut Puspayoga, dalam mengembangkan koperasi, yang menjadi kendala utama sebenarnya bukanlah modal. Melainkan kesulitan mencari pengurus yang bagus, kompeten, fokus, manajemen bagus, dan berjiwa enterpreneur. “Kalau koperasi memiliki pengurus yang hebat seperti itu, koperasi akan tumbub pesat. Banyak contoh koperasi berkualitas yang dikelola pengurus yang profesional. Ada koperasi yang sudah memiliki aset Rp18 triliun, ada koperasi yang sudah listing di lantai bursa, hingga ada koperasi yang mampu beli saham BRI Syariah”, papar Puspayoga.

Bagi Puspayoga, dengan PDB Koperasi yang sudah mencapai 4,48% itu artinya program Reformasi Total Koperasi berjalan dengan baik. “Ke depan, lebih baik memiliki jumlah koperasi sedikit tapi berkualitas dan jumlah anggota yang terus meningkat”, tegas Puspayoga.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wagub Yogyakarta Sri Paduka Paku Alam X mengatakan, usia 71 tahun bagi koperasi seharusnya sudah memasuki usia yang matang. “Dimana koperasi seharusnya sudah mulai bermain di pasar produk e-commerce. Pasalnya, saat ini sudah ada perubahan besar dari perilaku konsumen masyarakat. Kalau tidak, maka koperasi akan tergilas kemajuan zaman”, tandas Paku Alam X.

Selain itu, lanjut Paku Alam X, koperasi juga harus dijadikan sebagai ajang dan sarana bagi seluruh anggota koperasi untuk mengembangkan kualitas produk yang dihasilkan UKM anggotanya. “Koperasi juga sudah harus masuk ke tahap kolaborasi dengan pelaku ekonomi lain, agar koperasi bisa menjadi pemain utama dalam kancah perekonomian nasional, bahkan global”, kata Paku Alam X.

Sektor Riil

Sedangkan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo menekankan bahwa kehadiran koperasi harus berperan dalam pengembangan potensi suatu daerah. Oleh karena itu, Hasto lebih menginginkan koperasi bergerak di sektor riil, ketimbang jasa dan simpan pinjam. “Kita akan lebih fokus kembangkan koperasi sektor riil karena terbukti ampuh berkontribusi dalam pengembangan ekonomi di daerah. Dengan program Beli dan Beli produk KUKM Kulon Progo, kita akan mencapai kemandirian ekonomi dan berdikari”, ungkap Hasto.

Hasto menjelaskan, kehadiran Tomira bukan sebagai pesaing minimarket moderen. “Kita tetap melakukan kerjasama dengan yang besar seperti Indomaret dan Alfamart. Namun, di Tomira juga menampung produk-produk unggulan hasil KUKM yang ada di Kulon Progo seperti coklat, batik, air kemasan, beras, dan sebagainya”, kata Hasto.

Hasto juga menyatakan bahwa pihaknya sudah memiliki air kemasan sendiri dengan merek AirKu produksi PDAM Tirta Binangun Kulon Progo. “Konsumsi air di Kulon Progo mencapai enam juta liter perbulan. Industri air ini juga menjadi bukti kemandirian kita dalam ekonomi”, pungkas Hasto

Pinjam Uang Ratusan Juta di Koperasi Bisa Lewat Aplikasi

Liputan6.com, Jakarta – Multi Inti Sarana Group (MIS Group) mengembangkan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, Pracico Inti Sejahtera (PIS) dan Pracico Inti Utama (PIU).

Menariknya, kedua koperasi tersebut memberikan pinjaman sekitar Rp 750 juta hingga Rp 2 miliar dengan bunga atau bagi hasil setara tiga persen per bulan.

Chairman Multi Inti Sarana Group, Tedy Agustiansjah, mengatakan kedua koperasi yang didirikan awal 2018 ini memberikan pinjaman dengan target pasar orang-orang yang perlu dana darurat dan memiliki aset berupa rumah atau rumah toko (ruko) yang fungsinya sebagai agunan.

“Koperasi ini semuanya wajib anggota, baik penyetor dana maupun peminjam,” kata Tedy dalam keterangannya, Senin (13/8/2018).

Khusus keanggotaan, ia melanjutkan, kalau kedua koperasinya tersebut tengah menyiapkan layanan baru yakni Pracico Privilege.

Tedy menjelaskan, layanan ini layaknya membership card yang bisa dipakai hanya melalui aplikasi di smartphone. Dengan aplikasi ini maka anggota bisa melakukan log-in dan memilih free entry airport lounge.

Ia berharap dengan aplikasi ini seluruh anggota koperasi juga bisa memonitor perkembangan simpanan dan pengajuan pinjaman.

“Pracico Privilege adalah bagian dari Program Customer Engagement. Program transformasi digital ini pun mencakup empat pilar yaitu empowering employees, transforming products, engaging customer, dan optimizing operation,” jelas Tedy.

Ke depannya, tidak menutup kemungkinan Pracico Privilege merambah ke bisnis jasa keuangan lainnya, seperti asuransi maupun manajemen aset.

Untuk diketahui, jam terbang Tedy di bisnis keuangan tidak diragukan lagi. Lebih dari 30 tahun mantan Direktur Operasional & Treasury Bank Dewa Rutji ini menggeluti bisnis keuangan.

Setelah itu, sejak 1997, Tedy mencoba mengembangkan MIS Group yang awalnya bergerak di bidang pembiayaan. Seiring perjalanan waktu, MIS Group menjadi holding company yang mengelola grup usaha–bergerak di bidang transportasi premium, tambang timah, dan financial services.

Sebagai Chairman MIS Group, saat ini Tedy sedang getol-getolnya mengembangkan MIS Financial Services yang menaungi bisnis multifinance, fintech, dan koperasi. Kebetulan ia juga menjabat sebagai CEO Pracico Multi Finance (PMF) .

PMF dikenal sebagai perusahaan pembiayaan transportasi massal dan transportasi sampah di sektor pemerintahan. PMF juga memberikan layanan pembiayaan untuk perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang membutuhkan bus dan truk.

Pengusaha: Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi Pro UKM

Liputan6.com, Jakarta – Pengusaha memandang positif kehadiran Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan calon (paslon) capres dan cawapres 2019.

Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, kedua paslon tersebut dapat membawa angin segar dan dianggap berpihak kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air.

 

“Kedua pasangan ini adalah sama-sama punya keberpihakan terhadap UMKM di Indonesia. Terbukti dari Jokowi yang telah membuat 16 paket kebijakan ekonomi yang setengahnya adalah keberpihakan kepada UMKM, dan juga wakilnya Ma’ruf Amin adalah ahli ekonomi syariah yang juga salah satu  Komisaris Bank Muamalat yang berpihak kepada UMKM dengan sistem syariah,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Minggu (12/8/2018).

“Juga pasangan Pak Prabowo dan Sandi, terutama Sandiaga yang sejak jadi wakil gubernur dan masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum bidang UMKM Kadin Indonesia telah membuat kebijakan yang Pro UMKM, yaitu membuat Pergub tentang Izin UMKM yang berada di Zona Perumahan,” Ikhsan menambahkan.

Dia pun meminta pasangan yang kelak terpilih untuk dapat melihat beberapa permintaan dari sudut pandang UMKM agar kinerja ekonomi nasional stabil. Di antaranya, menciptakan iklim usaha yang sehat dan mengevaluasi perizinan serta syarat-syarat yang menyusahkan seperti SNI.

Selain itu, ia melanjutkan, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro berbasis koperasi dengan Ekonomi Syariah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Orientasinya jangan hanya negara mencari untung terus seperti pola perbankan saat ini. Unsur peredaran uang yang banyak di masyarakat adalah yang utama agar terjadi efek belanja kepada penjual. Sehingga terjadi peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) dan akhirnya kepada peningkatan perekonomian di Indonesia tidak stagnan hanya di angka 5,2 persen,” ucapnya.


Kestabilan rupiah

Ikhsan juga berharap, kestabilan harga terutama nilai tukar dolar terhadap rupiah harus dijaga karena masih sangat banyak bahan baku UMKM yang didatangkan secara impor. Oleh karenanya, dia mengajak untuk membangun industri hulu yang bahan bakunya diambil dari alam Indonesia, sehingga komponen impor sektor UMKM dapat diminimalisasi.

Tak hanya itu, dia mengecam sistem pengadaan barang dan jasa yang hingga saat ini dinilai tidak berpihak kepada UMKM. Dia menuntut aturan produk UMKM yang diwajibkan masuk ke dalam e-Catalog harus dievaluasi.

“Ini sama saja tidak menjalankan UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang harus berikan akses pemasaran seluas-luasnya bagi UMKM di Indonesia,” keluh Ikhsan.

Pemerintah Tambah Plafon KUR Jadi Rp 123,53 Triliun pada 2018

Pemerintah berencana menambah plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi Rp 123,53 triliun pada 2018. Penambahan plafon dilakukan dengan mempertimbangkan semakin tingginya minat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menggunakan KUR.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, hingga pertengahan tahun plafon KUR sudah dialokasi sebesar Rp 117,076 triliun  dari target Rp 120 triliun.

“Komite sebelumnya menetapkan plafon Rp 120 triliun. Sudah dialokasi Rp 117,076 triliun. Jadi sebenarnya ada sisa Rp 2,29 triliun. Karena begitu tinggi permintaan UMKM dari KUR, maka dari itu bank minta tambahan plafon,” ujar dia di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (8/8/2018).

Iskandar mengatakan, keputusan penambahan plafon tersebut sudah disetujui oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

“Itu hal-hal pokok terkait ketentuan KUR yang diputuskan komite pembiayaan UMKM tahun ini,” ujar dia.

Lebih lanjut, Iskandar menjelaskan, penyaluran KUR sejak 2015 hingga pertengahan 2018 mencapai Rp 277,4 triliun. KUR ini telah dialokasikan kepada 11,9 juta pelaku Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM).

“Khusus 2018 sampai Juli, KUR yang disalurkan sudah mencapai Rp 79,2 triliun. Ini dengan NPL 0,01 persen serta debitur yang diserahkan 3,2 juta UMKM,” kata dia.

Koperasi Tumbuh Berkualitas Usai Empat Tahun Reformasi Total

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencanangkan program pemerataan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Bukan pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati sekelompok orang. Koperasi memiliki peran strategis untuk tujuan tersebut.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mengatakan, guna meningkatkan peran koperasi dalam partumbuhan ekonomi, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM menjalankan Reformasi Total Koperasi melalui tiga langkah strategis, yakni Reorientasi, Rehabilitasi dan Pengembangan.

Tujuannya adalah mengembangkan koperasi secara berkualitas sebagai organisasi yang memberikan kesejahteraan kepada anggotanya dan kemanfaatan kepada masyarakat.

“Dalam empat tahun berjalannya Reformasi Total Koperasi, banyak penataan koperasi yang berhasil dilaksanakan, baik terhadap para penggerak koperasi, masyarakat dan kelembagaan koperasi itu sendiri. Masyarakat mulai menyadari bahwa kualitas koperasi adalah yang terpenting, bukan mengejar kuantitas lembaga koperasi,” kata Puspayoga.

Langkah strategi melalui Reformasi Total Koperasi telah membuahkan hasil. Berdasarkan data yang diolah Kemenkop UKM dari data BPS, kontribusi PDB koperasi terhadap PDB nasional terus meningkat. Tahun 2014, PDB koperasi hanya 1,71% meningkat menjadi 3,99% tahun 2016, dan tahun 2017 naik lagi menjadi 4,48%. “Ini menunjukkan koperasi tumbuh sehat dan terus berkembang secara berkualitas,” kata Puspayoga.

Ketiga langkah Reformasi Total Koperasi tersebut dilakukan secara paralel dan berkesinambaungan. Reorientasi Koperasi ditandai oleh perubahan paradigma dari kuantitas menjadi koperasi berkualitas dan berdaya saing tinggi. Rehabilitasi menjadi tonggak terhadap perbaikan database koperasi dengan Online Database System (ODS) untuk menghasilkan data koperasi yang akurat dan aktif.

Setelah melalui pendataan ODS jumlah koperasi tahun 2014 sebanyak 212.570 unit, telah berkurang menjadi 152.714 unit. Sebanyak 40.103 dibubarkan karena tidak aktif lagi. Dari jumlah koperasi yang aktif, sebanyak 80.008 melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tapi masih ada koperasi aktif tapi tidak RAT sebanyak 72.706 unit.

“Saya harap pemerintah daerah ikut mendorong koperasi yang aktif namun tidak melaksanakan RAT dapat menyelenggarakan RAT sehingga koperasi-koperasi di daerahnya menjadi berkualitas,” kata Menteri Puspayoga.

Melalui langkah pengembangan, di masa kini dapat dilihat sangat banyak koperasi yang berhasil bertransformasi hingga menjadi badan usaha berdaya saing tinggi, antara lain Kospin Jasa. Kospin Jasa merupakan koperasi pertama yang berhasil menjadi penyalur KUR. Kemudian Kopsin Jasa juga koperasi pertama yang berhasil mencatatkan anak usahanya PT JMA Syariah di Bursa Efek Indonesia.

Selain itu, Koperasi Karyawan Telkomsel (Kisel) yang merupakan contoh koperasi modern yang telah memiliki 5 anak perusahaan bergerak di 3 sektor bisnis utama, yakni Slaes & Channel, General Services, dan Telco Infrastructure Services. Kisel telah membuka 11 kantor wilayah dan 42 kantor cabang. Kisel membukukan omzet Rp6,4 triliun dan total set Rp1,09 triliun tahun 2017 dan membagikan SHU Rp63,7 miliar.

Contoh lainnya adalah KWSG atau Koperasi Warga Semen Gresik, salah satu koperasi yang berkembang menjadi lembaga multibisnis. Saat ini KWSG memiliki berbagai unit bisnis, pabrik fiber cement “Gress Board”, Ritel & Resto, Unit Simpan Pinjam, Perdagangan Umum, Ekspedisi dan Perdagangan Bahan Bangunan. Tahun 2017, KWSG mencatatkan pendapatan Rp2,5 triliun, dengan total aset Rp1,2 triliun serta membagikan SHU Rp7,4 miliar.

Menteri Puspayoga mengatakan, Kemenkop UKM konsisten melaksanakan Reformasi Total Koperasi dan mengajak semua gerakan koperasi dan pemerintah terus menjaga sinergi positif yang sudah terjalin selama ini sehingga koperasi menjadi kuat dan mampu meningkatkan peran dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.