Pengusaha: Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi Pro UKM

Liputan6.com, Jakarta – Pengusaha memandang positif kehadiran Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebagai pasangan calon (paslon) capres dan cawapres 2019.

Menurut Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, kedua paslon tersebut dapat membawa angin segar dan dianggap berpihak kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Tanah Air.

 

“Kedua pasangan ini adalah sama-sama punya keberpihakan terhadap UMKM di Indonesia. Terbukti dari Jokowi yang telah membuat 16 paket kebijakan ekonomi yang setengahnya adalah keberpihakan kepada UMKM, dan juga wakilnya Ma’ruf Amin adalah ahli ekonomi syariah yang juga salah satu  Komisaris Bank Muamalat yang berpihak kepada UMKM dengan sistem syariah,” ungkapnya kepada Liputan6.com, Minggu (12/8/2018).

“Juga pasangan Pak Prabowo dan Sandi, terutama Sandiaga yang sejak jadi wakil gubernur dan masih tercatat sebagai Wakil Ketua Umum bidang UMKM Kadin Indonesia telah membuat kebijakan yang Pro UMKM, yaitu membuat Pergub tentang Izin UMKM yang berada di Zona Perumahan,” Ikhsan menambahkan.

Dia pun meminta pasangan yang kelak terpilih untuk dapat melihat beberapa permintaan dari sudut pandang UMKM agar kinerja ekonomi nasional stabil. Di antaranya, menciptakan iklim usaha yang sehat dan mengevaluasi perizinan serta syarat-syarat yang menyusahkan seperti SNI.

Selain itu, ia melanjutkan, pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro berbasis koperasi dengan Ekonomi Syariah harus dijalankan dengan sungguh-sungguh.

“Orientasinya jangan hanya negara mencari untung terus seperti pola perbankan saat ini. Unsur peredaran uang yang banyak di masyarakat adalah yang utama agar terjadi efek belanja kepada penjual. Sehingga terjadi peningkatan PDB (Produk Domestik Bruto) dan akhirnya kepada peningkatan perekonomian di Indonesia tidak stagnan hanya di angka 5,2 persen,” ucapnya.


Kestabilan rupiah

Ikhsan juga berharap, kestabilan harga terutama nilai tukar dolar terhadap rupiah harus dijaga karena masih sangat banyak bahan baku UMKM yang didatangkan secara impor. Oleh karenanya, dia mengajak untuk membangun industri hulu yang bahan bakunya diambil dari alam Indonesia, sehingga komponen impor sektor UMKM dapat diminimalisasi.

Tak hanya itu, dia mengecam sistem pengadaan barang dan jasa yang hingga saat ini dinilai tidak berpihak kepada UMKM. Dia menuntut aturan produk UMKM yang diwajibkan masuk ke dalam e-Catalog harus dievaluasi.

“Ini sama saja tidak menjalankan UU 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang harus berikan akses pemasaran seluas-luasnya bagi UMKM di Indonesia,” keluh Ikhsan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*